Kendaraan Jadul Masih Perlu Bayar Pajak?

Kendaraan Jadul Masih Perlu Bayar Pajak?

Kendaraan Jadul Masih Perlu Bayar Pajak? Pajak kendaraan bermotor sifatnya wajib bagi pemilik kendaraan, termasuk kendaraan keluaran tahun lawas sekalipun. Jangan mentang-mentang merasa punya kendaraan yang sudah ‘sakit-sakitan’, tidak pernah dipakai, hingga teramat jadul sekalipun, lalu malas membayar pajak.

“Duh, enggak tahu sudah berapa tahun nggak bayar pajak, motorku juga udah tiga tahunan kali nggak pernah jalan,” ucap seorang rekan yang di rumahnya punya motor tapi “ngejogrok bae” tak pernah disentuh.

Ternyata masih mending saya lah, yang tiap tahun masih rutin membayar pajak untuk sepeda motor Honda Astrea Grand Bulus keluaran 1991. Walaupun kadang-kadang telat dikit dan kena denda juga sih, tapi tenang rasanya kalau sudah bayar pajak.

Seperti akhir pekan lalu, saya menyempatkan diri untuk membayar pajak sepeda motor jadul kesayangan. Untuk Kota Depok, pilihan saya untuk membayar adalah di Samsat outlet ITC Depok.

Pembayaran Online

Meskipun sudah tersedia pembayaran online, ternyata saya masih merasa perlu datang langsung ke Samsat. Ya mau bagaimana lagi? Lha wong beberapa kali nyobain bayar online yang muncul berulang kali adalah kode “error” warna merah. Mungkin memang belum saatnya saya di mudahkan melalui fasilitas pembayaran online.

Kunci dari lancarnya pembayaran pajak kendaraan adalah berangkat sepagi mungkin untuk menghindari antrean panjang. Khususnya di hari Sabtu, Samsat outlet ITC Depok hanya beroperasi dari jam 08.00 hingga 11.00 pagi.

Benar saja, ketika saya datang jam delapan lebih lima menit, sudah ada banyak orang yang duduk memenuhi depan outlet.

Salah satu kunci “sukses” lain untuk bayar pajak kendaraan adalah menggunakan jasa fotocopy berkas di sekitar outlet Samsat. Kok bisa? Ya bisa dong, karena jasa fotocopy itu sudah hafal di luar kepala berkas apa saja yang harus di gandakan, dan kerapian susunannya sudah “di akui” oleh petugas Samsat.

Kendaraan Jadul : KTP elektronik dan lain-lain

Mulai KTP elektronik (–yang di fotocopy?–), BPKP asli, STNK asli, hingga bukti pembayaran pajak terakhir. Semua akan di fotocopy, di susun rapi sesuai urutan, dan di masukkan ke dalam map yang di jual sepaket dengan jasa fotocopy itu. Bayarnya lima ribu rupiah, pas.

Jangan tanya bila fotocopy di luar lokasi outlet, mereka tahunya fotocopy sesuai request konsumen, yang kadang tidak tahu pasti apa yang harus di gandakan. Bisa-bisa ketika kita memasukkan susunan berkas ke loket yang terlihat berbeda atau tidak sesuai “pakemnya”, bisa bikin berkas kita di kembalikan untuk di susun ulang.

Layanan Samsat outlet ITC Depok pun terbilang cepat dan rapi. Dari mulai memasukkan berkas ke loket pendaftaran, menunggu sejenak untuk dipanggil ke loket pembayaran, serta proses terakhir di loket penyerahan, waktu itu tak sampai 1 jam keseluruhannya.

Kejadian agak menggelitik justru ketika saya melakukan pembayaran. Ketika petugas menyebutkan nominal di kisaran seratusan ribu rupiah, itupun sudah termasuk asuransi dan denda telat beberapa bulan, orang-orang di dekat saya seolah kompak menatap saya dengan keheranan.

“Kok murah banget?” mungkin itulah pertanyaan di benak mereka.

Gimana nggak terlihat murah, rata-rata mereka membayar pajak dengan nominal paling rendah kisaran 300 ribuan, hingga jutaan rupiah untuk mobil. Wajarlah untuk kendaraan keluaran tahun-tahun muda.

Nah, dengan nilai pajak tahunan yang terbilang terjangkau dan lebih murah di bandingkan kendaraan keluaran baru, kenapa harus abai membayar pajak untuk kendaraan jadul?

Walaupun kendaraan, terutama sepeda motor jadul hanya di gunakan untuk wara-wiri di lingkungan kampung. Atau kompleks perumahan, sebaiknya tetap taat membayarkan pajaknya setiap tahun.

Kita juga tidak akan pernah tahu jika suatu saat ada yang naksir kendaraan lawas milik kita. Dan berniat membelinya, tentu faktor pajak yang masih hidup menjadi nilai tambah tersendiri. Justru orang lain akan curiga jika selama bertahun-tahun pajak kendaraan tidak pernah di bayar. Jangan-jangan itu kendaraan bodong alias curian.

Pajak